Tiga Saham Perdana Pagi ini Meroket

liputandigital - Saham perdana PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) pada hari ini di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) diperdagangan awal dibuka pada level Rp1.725 per saham atau naik 85 poin dari harga penawaran Rp1.640. Saham perusahaan tercatat ditransaksikan sebanyak 211 kali, dengan volume 3.002.400 unit dan nilai transaksi ‎sebesar Rp5,16 miliar.

Direktur Utama IPCC Chiefy Adi Kusmargono mengatakan, ke depan, IPCC memiliki pasar yang akan berkembang pesat. "Ini didukung oleh basis klien yang solid, penguasaan lahan yang terjamin dan ekspansi yang terencana dengan baik, serta tim manajemen yang sangat berpengalaman," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (9/7/2018).

Perusahaan meraup dana segar sebanyak Rp920,20 miliar yang akan digunakan dana yang diperoleh dari penawaran umum 50% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan usaha yang meliputi pengembangan terminal, perluasan lahan, penambahan kapasitas dan fasilitas serta peralatan pendukung.

Kemudian, 25% untuk perpanjangan kontrak sewa lahan jangka panjang. Sisanya 25% untuk modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan operasional.

Pada aksi korporasi ini, perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek (joint lead underwriters/JLU). Sementara, RHB bertindak sebagai agen penjual internasional (international selling agent).

Selain IPCC, PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR) juga mencatatkan saham perdana dengan dibuka pada level Rp170 per saham atau naik 70 poin dari harga awal Rp100. Selanjutnya, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) dibuka pada level Rp276 atau naik Rp113 dari harga awal Rp163.

Sistem OSS Diresmikan,Permudah Urus dan Izin Investasi

kolommedia - Pemerintah akhirnya meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi melalui sistem elektronik atau yang dikenal One Single Submission (OSS) pagi ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam sambutannya dalam seremonial peluncuran OSS mengatakan, sistem ini sudah dapat diterapkan dan digunakan oleh para investor di manapun dan kapanpun untuk meminta izin usaha di Indonesia.

"Jadi peluncuran operasional pelayanan OSS mulai berlaku di seluruh Indonesia. Dapat diakses dari manapun dan kapanpun, sehingga dari kamar hotel Anda, melakukan aplikasi investasi atau investor maupun pelaku usaha dapat manfaatkan fasilitas ini," ucap Darmin di kantornya, Senin, 9 Juli 2018.

Darmin mengungkapkan, sistem OSS ini sementara masih dioperasikan di Kantor Kemenko Perekonomian. Sambil menunggu persiapan yang lebih maksimal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai pelaksana sistem OSS ini secara permanen.

"Mudah-mudahan tidak lebih dari enam bulan, setelah itu kami akan meyerahkan semua ini ke BKPM sehingga di sana dia akan permanen bentuk dan pengembangannya akan berlanjut," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKPM Thomas Lembong dalam sambutannya mengungkapkan, penerapan OSS ini dapat dilihat oleh pengusaha sebagai cermin dari kesungguhan pemerintah menertibkan, menyelaraskan, dan mensistematiskan proses perizinan berusaha. Sehingga lebih mudah dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya.

Kemenhub Pangkas 150 Perizinan Investasi Sektor Perhubungan

"Jadi OSS ini visi misi dan tujuan tujuannya, saya rasakan sekali sesuatu yang sangat baik dan amat diperlukan negara ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran sistem ini sebelumnya di rencanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widoddo. Namun pada akhirnya diresmikan secara langsung oleh sejumlah menteri, dan dipimpin langsung oleh Darmin. 

Menteri yang turut meresmikan yakni, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. 

Kemudian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartato.

Saham Bank BUMN Masih Banyak Penggemar

jurnalportal - Sejumlah analis menilai harga saham perusahaan perbankan BUMN saat ini masih menarik untuk dikoleksi. Meskipun terjadi koreksi yang terjadi beberapa akibat sejumlah faktor global

Head of Research Sinarmas Sekuritas, Evan Lie Hadiwidjaja mengatakan, penurunan harga saham perbankan saat ini dipicu adanya tekanan dari kenaikan suku bunga, nilai tukar terhadap dolar AS yang cenderung melemah, dan kepastian dari perang dagang di mana bank sebagai sektor dengan kapitalisasi terbesar ikut terkena dampaknya.

“Akan tetapi seiring dengan koreksi dari awal tahun, nilai valuasi sekarang sangat attractive, dan juga kami berharap pertumbuhan kredit akan membaik apabila dilihat dari tingkat konsumsi selama Lebaran dan maraknya event-event sepanjang tahun yang dapat mendukung konsumsi seperti Pilkada, Piala Dunia, Asian Games, dan kampanye Pilpres yang dimulai akhir tahun ini,” ujar Evan dikutip dari keterangannya, Senin 9 Juli 2018.

Sementara itu Financial Expert dari Universitas Prasetya Mulya Lukas Setia Atmaja menjelaskan, untuk jangka panjang saham perbankan selalu prospektif termasuk juga BBTN.

Penurunan saham perbankan setidaknya terjadi karena tiga hal. Yakni karena tahun lalu harga saham bank BUMN sudah naik tinggi. Kemudian adanya kondisi ekonomi seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang bisa menimbulkan resesi.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kenaikan suku bunga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, secara fundamental saham perbankan masih bagus seperti terlihat pada laporan keuangan kuartal I-2018 dan secara valuasi pun masih sangat menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Namun karena pelemahan rupiah, investor asing banyak keluar dan menjual saham-saham blue chip yang sebagian besar adalah saham bank BUMN.

“Investor yang punya dana berlebih bisa masuk secara bertahap,” tegasnya.

Sementara itu Pengamat Pasar Modal, Edwin Sinaga menilai prospek saham perbankan khususnya bank BUMN masih menarik untuk dikoleksi. Sebab, fundamental bank BUMN secara umum masih solid dan penurunan harga sahamnya di pasar lebih dikarenakan sentimen eksternal.

Saham Bank Layak Beli

"Penurunan saham yang terjadi saat ini di luar fundamental bank itu sendiri. Jika dilihat secara harga pun sebenarnya sudah sangat menarik," urainya.

Edwin menegaskan salah satu saham perbankan yang layak dikoleksi adalah saham PT Bank Tabungan Negara dengan kode saham BBTN. Hal ini dikarenakan bank tersebut sangat diuntungkan dengan adanya relaksasi aturan uang muka atau loan to value (LTV) yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

"Pangsa pasar rumah subsidi juga saat ini masih banyak peminatnya. Jadi kinerja BBTN masih ditunjang oleh permintaan yang tinggi dari rumah menengah bawah khususnya KPR bersubsidi," terangnya.

Selain itu Evan Lie mengatakan, dengan harga saat ini, price to book value (PBV) BBTN sudah sangat rendah hanya 1,2X P/BV. Atau setingkat seperti sebelum program satu juta rumah digulirkan. Dengan demikian, target harga saham BBTN hingga akhir 2019 bisa mencapai Rp3.475 per saham.

“Kami melihat program satu juta rumah akan sangat menguntungkan dan mendorong peningkatan pendapatan,”  tambahnya.

Menurut Evan, untuk tahun ini pihaknya memprediksi laba bersih emiten Bursa Efek Indonesia berkode saham BBTN ini akan mencapai Rp3,3 triliun yang didorong oleh pendapatan bunga bersih senilai Rp10,26 triliun. Sedangkan untuk total kredit pada tahun 2018 akan mencapai Rp236,5 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp234,24 triliun, NIM 3,6 persen dan NPL gros 2,6 persen.

“Kami rekomendasikan beli (buy) untuk saham BBTN hingga akhir 2019 dengan target harga (TP)Rp3.475 yang didukung ekspansi kredit yang kuat dan valuasi yang rendah,” ujarnya.

Resmi Diluncurkan Sistem Perizinan Online Terpadu

faktualonline - Pemerintah resmi meluncurkan Sistem OSS (Online Single Submission) alias Perizinan Online Terpadu. Sistem perizinan ini dipastikan bakal mempermudah para pengusaha dalam berbisnis.

Menko Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan 15 paket deregulasi di beberapa daerah maupun pusat. Akan tetapi, ternyata masih banyak hal yang tidak tersentuh baik di pusat maupun daerah. Maka, pada akhir September 2017 presiden menerbitkan Perpres nomor 91 yang memerintahkan untuk menyederhanakan secara mendalam secara substansial perizinan baik di pusat maupun daerah.

"Dan pada hari ini kita meresmikan pelaksanaan sistem OSS," ujar Darmin di Jakarta, Senin (8/7/2018).

Dia mengatakan, perizinan OSS ini bakal diawasi dalam permohonan perizinan atau berinvestasi. Untuk itu, perizinan secara online ini akan lebih mudah dan cepat.

"Ada 3 blok besar dalam membangun OSS. Pertama untuk memonitor dan mengawal permohonan investasi. Karena tanpa itu kita tidak yakin sehebat apapun sistemnya akan bekerja sesuai harapan. Maka dibentuk satgas di setiap K/L dan pemda. Kalau saya katakan pemda tentu saja provinsi dan kabupaten/kota. Tugas utama satgas adalah untuk memonitor dan mengawal permohonan investasi yang diajukan investor," jelasnya.

Sebagai informasi, OSS adalah aplikasi yang memberikan Kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Nantinya, pelaku usaha nantinya bisa mengurus perizinan baik melalui lembaga yang sejak lama menangani pengajuan perizinan berusaha maupun lewat laman oss.go.id.

Layanan perizinan ini akan terintegrasi, khususnya dengan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Integrasi dibutuhkan untuk mengurus izin badan usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Layanan OSS menjamin perizinan berusaha dapat diurus dalam waktu 1 jam. Bahkan, pelaku usaha atau investor bisa mengetahui langsung apakah mereka mendapat insentif dan jenis insentif apa yang didapat lewat sistem OSS.

Perry Warjiyo, Neraca Perdagangan Juni Bakal Surplus

faktualindonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sangat yakin neraca perdagangan bulan Juni akan mengalami surplus. Menurut dia, diperkirakan neraca perdagangan akan surplus mencapai USD900 juta.

"Saya kira neraca perdagangan akan surplus, sudah saya sampaikan dari BI kurang lebih USD900-an juta surplus dari neraca perdagangan," ujar Perry di Gedung Kemenko, Jakarta, Senin (8/7/2018).

Dia mengatakan, defisitnya neraca perdagangan di bulan Mei dikarenakan tingginya impor. Salah satunya adalah impor untuk bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kemarin beberapa bulan terakhir impor cukup kuat karena ada beberapa hal terkait impor alat-alat strategis, impor terkait kebutuhan infrastruktur dan impor bahan makanan karena menjelang Lebaran," jelasnya.

Kendati demikian, Perry yakin neraca perdagangan bukan Juni akan mengalami surplus karena pemerintah bisa mengendalikan impor saat bulan puasa maupun Lebaran.

"Beberrapa perkembangan impor yang memang  secara perkembangan itu musiman. Dengan mulai meredanya itu neraca perdagangan akan kembali surplus. Kedua, karena pada masa Lebaran kemarin agak terbatas kan karena lamanya hari libur," jelasnya.

Perang Dagang AS dan China Kian Memanas

channelrakyat  - China memantapkan keputusanya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Eropa Timur di tengah makin memanasnya perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).  Hal itu dikatakan Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang dalam pertemuan puncak "16+1" dengan para pemimpin Eropa Tengah dan Timur di Sofia, Bulgaria,

Dia menegaskan bahwa China akan terus membuka pasar dan menerapkan langkah reformasi yang akan mendorong perekonomiannya yang pada akhirnya akan menyediakan lebih banyak peluang bagi anggota Uni Eropa (UE) maupun negara-negara Eropa Timur. "Ini merupakan lalu lintas dua arah," tegasnya seperti dilansir Reuters, Minggu (8/7/2018).

Membuka diri, tegas Li, merupakan kunci agenda reformasi China sehingga pihaknya memastikan akan lebih terbuka kepada dunia, termasuk memperluas akses pasar bagi investor asing.

Kedatangan Li ke pertemuan puncak "16+1" bertepatan dengan dimulainya perang dagang AS-China di mana kedua negara saling membalas mengenakan tarif atas barang-barang impor dari masing-masing negara dengan nilai hingga USD34 miliar.

Dalam pertemuan tersebut Li meyakinkan Eropa bahwa China menginginkan kerja sama yang saling menguntungkan. Dia menambahkan, langkah China membuka diri kepada negara-negara Eropa Timur tidak akan menganggu ekonomi Eropa secara keseluruhan.

"Jika Eropa melemah, itu akan menjadi kabar buruk bagi China, bukan sebaliknya," tegas Li. "Karena itu paltform (16+1) ini harus tetap terbuka dan transparan."

Para pejabat dari UE, Bank Dunia, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan juga diundang dalam pertemuan tersebut. Li menegaskan, organisasi-organisasi itu juga diterima dengan tangan terbuka untuk bersama-sama mendanai proyek di Eropa Tengah maupun Timur.

Dalam pertemuan 16+1 tersebut sebanyak 18 kesepakatan bilateral dan memorandum ditandatangani, meski tak ada kesepakatan besar yang diumumkan. China diketahui menjanjikan miliaran dolar dalam berbagai proyek pembangunan di wilayah Eropa Tengah dan Timur yang menjadi bagian dari strategi China untuk membuka pasar ekspor baru.

Lebih dari 1.000 pebisnis China dan Eropa Tengah maupun Timur ikut hadir dalam pertemuan tersebut, mencari kesepakatan di bidang perdagangan,  teknologi, infrastruktur, agrikultur dan turisme.

Para Mentri Berfokus Pada Perang Dagang dengan AS

jurnalhub - Rencana Amerika Serikat dalam meninjau ulang pemberian Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia, dinilai akan mengancam komiditas perdagangan Indonesia di negeri Paman Sam itu.

Pada kesempatanya di minggu sore hingga malam, 8 Juli 2018, sejumlah menteri  telah berkumpul untuk rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Usai rapat, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum bisa memberikan penjelasan terkait perang dagang yang dimaksud tersebut. "Kami sidang kabinet dulu besok. Belum bisa menjelaskan, tapi kami sudah membahas kepentingan beberapa kementerian yang langsung terkait," kata Darmin, usai rapat di kantornya, Minggu malam.

Dengan peninjauan GSP yang diberikan AS ke Indonesia itu, akan berdampak pada semakin besarnya bea masuk barang-barang Indonesia ke negara tersebut. Darmin juga belum mau berkomentar, bagaimana nasib perdagangan ke depannya. "Jangan saya ngomong dulu deh substansinya," elak Darmin.

Di tempat yang sama, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menjelaskan dengan peninjauan GSP terhadap Indonesia itu, akan berdampak besar pada produk-produk ekspor ke sana selama ini. "Yang jelas akan dampak ke kita. Produk kita jadi kurang kompetitif," katanya.

Hal itu disebabkan, harga produk akan naik. Mengingat bea masuk juga tinggi, jika memang pemerintah AS mencabut pemberian GSP terhadap Indonesia. "Angkanya jelas yang kena GSP itu 10 persen dari produk kita," katanya.